in

Amburadul, 20 Juta Data Penerima Bansos Tak Sinkron Data Lapangan

Pemerintah menemukan setidaknya ada 20 juta data kependudukan yang tidak cocok dengan penerima bansos yang masuk dalam program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat menyampaikan pemaparan secara daring, Rabu (17/6/2020).

“Masih banyak nomor induk kependudukan yang masih belum sinkron. Masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kepegawaian,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga mengatakan, data yang tidak sinkron akan disempurnakan. Mereka akan menyempurnakan DTKS untuk penerima sesuai data kependudukan.

DTKS merupakan program bantuan dari Kementerian Sosial kepada warga miskin yang sudah masuk dalam program pemerintah.

Dalam praktiknya, Muhadjir mengatakan ada temuan data yang error atau tak dapat diakses. Ia mencontohkan, warga miskin yang belum menerima bansos, juga ada penerima yang tak masuk lagi sebagai kategori penerima.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan mendukung langkah penyempurnaan data.

Saat ini, Tito mengklaim 99 persen data penduduk Indonesia sudah terekam di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri.

“99 persen WNI itu sudah terekam dalam database dukcapil. Kecuali beberapa daerah di daerah pegunungan di Papua. Database ini dijadikan data untuk menyempurnakan atau validasi data terpadu DTKS,” kata Tito dalam konferensi pers secara daring, Rabu.

Laman: 1 2

Rekomendasi

Kacaunya Data Penerima Bansos COVID-19 antara Pusat dan Daerah

KPK Terima 1.074 Keluhan Bansos, Surabaya dan Jakarta Terbanyak