in

Asyik Ada Bank Tanah di Omnibus Law, Bisa Bagi Tanah Gratis!

 Salah satu terobosan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari klaster pengadaan tanah adalah pembentukan bank tanah. Bank tanah ini jadi hal baru di Indonesia, setelah lama ditunggu-tunggu karena fungsinya diharapkan bisa menjadi salah satu solusi persoalan tanah di Indonesia, dari sisi pengadaan maupun pemanfaatannya.

Saking seriusnya soal bank tanah, diatur khusus soal bank tanah hingga sampai 10 pasal, dari 125 sampai 135 di klaster.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengakui banyak orang yang bingung soal bank tanah. Ketentuan ini memang untuk sektor di bidang perkebunan, bukan artian bank dalam sektor finansial yang selama ini dikenal masyarakat.

“Orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, dan bergerak di bidang properti, bank tanah itu adalah istilah standar dan itu adalah istilah yang berlaku di dunia internasional,” ujar Sofyan dikutip, Jumat (9/10).

Ia bilang bank tanah berfungsi menjalankan intermediary laiknya sebuah ‘bank’. Pemerintah mengumpulkan tanah kemudian dibagikan kembali atau redistribusi dengan pengaturan yang ketat.

Menurut Sofyan, bank tanah ini memungkinkan negara memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah bahkan gratis.

“Bank tanah bisa kemudian tanah misalnya HGU (Hak Guna Usaha) yang terlantar kita ambil masukkan ke bank tanah kemudian 100% diredistribusi ke masyarakat,” kata Sofyan.

Pada omnibus law diatur jelas bahwa Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah tak hanya untuk kepentingan umum, tapi juga antara lain kepentingan sosial.

Juga ditegaskan bahwa bank tanah ini erat dengan program reforma agraria. Dimana ketersediaan tanah untuk reforma agraria dialokasikan paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan untuk bank tanah.

Laman: 1 2

Rekomendasi

Tri Rismaharini Marahi Pedemo: Tega Sekali Kamu, Saya Setengah Mati Bangun Kota Ini!

Demo UU Cipta Kerja, Epidemiolog Ingatkan Potensi Klaster Demonstran