in

Dianggap Tak Tepat Sasaran, Kartu Prakerja Diminta Setop 2021

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai tak semua program bantuan sosial (bansos) perlu dilanjutkan sampai tahun 2021 mendatang. Beberapa di antaranya tak perlu lagi dilanjutkan sebab dianggap kurang efektif. Salah satunya Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melanjutkan program bansos sembako ini. Bahkan kepesertaan mau diperbanyak dari semula 15,2 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM.

Adapun besaran nominal BPNT juga diperbesar, dari Rp 150 ribu per KPM per bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM per bulan. Anggaran BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 44,7 triliun.

Menurut Bhima, ada baiknya program satu ini dirubah saja jadi bantuan tunai.

“Bantuan berbentuk sembako sebaiknya dirubah menjadi bantuan tunai karena pengawasan lebih mudah,” ujar Bhima kepada detikcom, Sabtu (12/12/2020).

Program lainnya yang tak perlu dilanjut adalah Kartu Prakerja.

“Belanja lain yang sebaiknya disetop adalah Kartu Prakerja karena masuk pemborosan anggaran, tidak tepat sasaran, outputnya pun tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi,” sambungnya.

Sedikit berbeda dari Bhima, menurut Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, terlepas dari kontroversinya, program Kartu Prakerja tetap perlu dilanjut.

“Menurut saya program ini perlu dilanjut dengan menyesuaikan kurikulum bagi para calon penerima dan juga database calon penerimanya. Seharusnya kurikulum lebih variatif terhadap jenis pekerjaan. Sementara database, selain pendaftaran seharusnya calon penerima juga harus ada alternatif lain,” kata Yusuf.

Laman: 1 2

BLT Tahap 3 Kapan Cair? Ini Jadwal, Jumlah, dan Syarat Penerimanya

How to Write My Paper