in

Karena Biaya Jasa Hukum Rp 10 Juta, Ace Hardware Digugat PKPU

Perusahaan ritel perkakas rumah, PT Ace Hardware Tbk (ACES) memberikan respons terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilayangkan firma hukum Wibowo dan Partners.

Dalam surat yang disampaikan ACES di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) disebutkan bahwa perseroan belum menerima pemberitahuan resmi (relaas) mengenai perkara tersebut dari Pengadilan Niaga.

PKPU ini terkait legal service agreement, dimana Ace Hardware punya perjanjian jasa hukum bulanan (retainer) senilai Rp 10 juta.

“PT Ace Hardware Indonesia Tbk akan segera mengambil sikap setelah menerima pemberitahuan tersebut,” kata Direktur ACES Sugianto Wibawa dalam surat tertanggal 7 Oktober 2020.

“Kami menghimbau masyarakat dan investor bersikap bijak dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Saat ini PT Ace Hardware Indonesia Tbk memiliki kinerja yang sangat baik dan tetap beroperasi seperti biasa.

Seperti di ketahui, gugatan PKPU diajukan pada Selasa (6/10/2020) dengan nomor perkara 329/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikutip, Rabu (7/10/2020), Pemohon dalam hal ini Wibowo Partners meminta pengadilan untuk menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya. Termohon adalah Ace Hardware.

Kuasa Hukum Pemohon diwakilkan kepada Fajar Ardianto SH MH dengan klasifikasi perkara PKPU dan status perkara penunjukkan jurusita.

Petitum gugatan tersebut berisi:

Laman: 1 2

Rekomendasi

Semarang Jadi Kota Mahasiswa Terbaik, Hendi Fokus Kembangkan Wilayah Kampus

Kronologi Najwa Shihab Akan Dipolisikan Relawan Jokowi karena Dianggap Permalukan Presiden