in

KPK Yakin Hakim Tak akan Berikan Justice Collaborator ke Imam Nahrawi

Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menjalani sidang tuntutan yang disiarkan secara live streaming di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2020). Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Imam Nahrawi dengan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus suap senilai Rp 11,5 miliar dan gratifikasi Rp 8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini majelis hakim tak akan memberikan status sebagai justice collaborator (JC) kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

“Adapun mengenai permohonan JC, KPK meyakini mejelis hakim tidak akan mengabulkan permohonan terdakwa,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Tribunnews.com, Sabtu (20/6/2020).

Kemudian terkait Imam Nahrawi yang minta tak dicabut hak politiknya, Ali menegaskan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai hak politik sudah melalui pertimbangan berdasarkan fakta di persidangan.

“Tuntutan JPU mengenai pencabutan hak politik tentu sudah melalui pertimbangan berdasarkan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan,” tegas Ali.

Namun demikian, kata Ali, kedua hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang majelis hakim saat membacakan putusan untuk Imam.

“Karena acara berikutnya sesuai jadwal adalah pembacaan putusan,” kata Ali.

Sebelumnya, Imam Nahrawi meminta majelis hakim agar mengabulkan permohonannya menjadi JC.

Laman: 1 2 3

Rekomendasi

Dipanggil Partai soal ‘Kadrun Mainkan PKI’, Poyuono: Saya Tak Bawa Gerindra

Cerita Pria di Brebes, Tenggelam 16 Jam dan Diajak Wanita ke Istana