in

Meminimalisir korupsi penyaluran Bansos 2021, ini saran ekonom Indef

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial dalam APBN tahun anggaran 2021 yakni sebesar Rp408,8 triliun.

Kementerian Keuangan mengatakan anggaran untuk pos tersebut akan segera disalurkan pada awal tahun 2021.

Dengan alokasi tersebut, pemerintah akan melanjutkan beberapa program perlindungan sosial untuk menekan dampak dari pandemi Covid-19 yang masih akan berlangsung di tahun depan.

Lima program tersebut meliputi, Program Keluarga Harapan (PKH, Kartu Prakerja, Program Kartu Sembako, Bansos Tunai dan BLT Dana Desa.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menjelaskan, dalam penyaluran anggaran untuk perlindungan sosial ini yang penting diperhatikan adalah bentuk bansosnya. Sehingga tak hanya dari jumlah anggaran yang besar, namun bagaimana bentuk anggaran itu disalurkan dengan tepat.

Menurut Bhima, bila berkaca pada penyaluran untuk program perlindungan sosial tahun 2020, penerima bansos justru belum merata.

“Ada yang dapetnya justru double karena jumlah dana perlinsos juga variatif seperti untuk prakerja, PKH, sembako. Karena setiap program ini berbeda-beda alokasinya ada yang dari Kementerian Sosial, Kementerian Perekonomian dan sebagainya sehingga jangan sampai yang menerima bantuan ini justru double sementara ada yang belum menerima,” jelas Bhima saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (7/12).

Adapun dengan adanya kasus korupsi oleh Menteri Sosial terkait bansos, Bhima justru menyarankan agar pemerintah sebaiknya merubah bentuk penyaluran seperti pengadaan barang atau sembako dengan melalui bantuan tunai.

“Sehingga bisa lebih mudah dilakukan pengawasan. Karena data terekam di perbankan setiap di transfer,” katanya.

Laman: 1 2

Bulog pastikan penyaluran bantuan sosial sesuai aturan

Kemenag: Tahap I, paket data 50GB mulai disalurkan ke ratusan ribu mahasiswa PTKI