in

Menkum HAM Tegaskan Pelanggar Perppu Corona Bisa Dijerat Hukum

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan pejabat pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tak kebal hukum.

Menurut Yasonna, tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perppu ini tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini,” ujar Yasonna dalam keterangan pers, Selasa (12/5).

Yasonna menyebut, dalam Pasal 27 pada perppu tersebut hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan. Sebab, dalam kondisi pandemi virus corona Covid-19 saat ini memerlukan keputusan yang cepat.

Yasonna mengatakan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana anggaran untuk penanganan Covid-19, maka bisa ditindak sesuai dengan Pasal 2 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber: merdeka.com

Rekomendasi

Perppu Corona Disahkan DPR, MAKI Siapkan 53 Lembar Gugatan ke MK

Ngawur! Sudah Ketok Palu, Presiden Joko Widodo Umumkan Iuran BPJS Bakal Tetap Naik Meski Kondisi Ekonomi Rakyat Tak Stabil