in

Omnibus Law: RUU Cipta Kerja sudah disahkan, demonstrasi 6-8 Oktober akan tetap digelar – kelompok buruh: Kami berjuang sekuat-kuatnya’

Sejumlah kelompok buruh mengatakan akan tetap melaksanakan “mogok nasional” dan unjuk rasa selama tiga hari pada 6 – 8 Oktober, walau DPR dan pemerintah sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (05/10).

Mereka mengatakan langkah itu diambil untuk mendesak pemerintah dan DPR menggagalkan undang-undang, yang menurut mereka “disahkan secara tidak transparan”.

Sementara, pemerintah memandang demonstrasi dan penolakan seperti itu wajar, tapi menyarankan pihak yang menolak untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui mekanisme uji materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

  • RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disepakati di tengah ancaman demo buruh, “Ini akan bermanfaat besar”, kata pemerintah
  • Omnibus Law: ‘Kalau menunggu semua setuju, kita tidak akan pernah membuat UU’, kata Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia
  • RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Mengapa pekerja kantoran ‘masa bodoh’ dan apa dampaknya bagi mereka?

‘Mosi tak percaya terhadap kekuasaan’

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengatakan pada 6 – 8 Oktober, buruh akan berdemonstrasi menyuarakan apa yang disebutnya sebagai “mosi tidak percaya terhadap kekuasaan”.

Salah satu titik demonstrasi, katanya, adalah di depan Gedung DPR di Jakarta.

“Kami akan berusaha berjuang sekuat-kuatnya bagaimana mendesak agar terjadi pembatalan terhadap Omnibus Law. Pengalaman kami dulu, beberapa kali, misalkan pemerintah ingin melahirkan suatu regulasi, ketika ini bertentangan dengan prinsip dan asas konstitusi dan Pancasila, sekuat mungkin harus diperjuangkan.

“Tidak boleh dibiarkan dan pasrah dalam keadaan yang semakin tidak baik,” katanya pada wartawan BBC News Indonesia Callistasia Wijaya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan aksi “mogok massal” akan diikuti buruh-buruh lintas sektor, seperti industi kimia, energi, dan pertambangan di Jabodetabek serta kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Sejumlah kelompok buruh dan organisasi masyarakat sebelumnya berulang kali mengkritik proses pembahasan Omnibus Law, yang mereka sebut “tak transparan”.

Laman: 1 2 3

Rekomendasi

Lagi, Video Anggota Polisi Joget Dangdut di Polsek Gondang Tulungagung Viral

UU Cipta Kerja Disahkan, BEM UI: Kabar Duka dari Senayan, Matinya Nurani