in

Sehari Setelah UU Cipta Kerja Disahkan…

Setelah lama ditunggu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka, sejak UU itu disahkan atau diundangkan, Senin 2 November 2020, berarti UU Cipta Kerja sudah resmi berlaku.

Sejak itu pula, publik bisa mendapatkan salinan UU Cipta Kerja yang asli dan sah dengan mengunduhnya dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Adapun naskah UU ini terdiri dari 1.187 halaman.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, UU Cipta Kerja Nomor ditandatanganinya sekitar pukul 21.40 WIB pada Senin malam. Sebelumnya, UU tersebut sudah diteken oleh Presiden Jokowi yang kemudian oleh Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dengan surat No: B-437/Kemensetneg/D-1/HK.00/11/2020 pada tanggal yang sama meminta agar undang-undang tersebut dapat diundangkan dalam Lembaran Negara RI serta dalam Tambahan Lembaran Negara RI.

“Tepat pukul 21.40 WIB, saya menandatangani UU yang fenomenal itu. Sebuah sejarah legislasi baru telah ditorehkan dan tentu saja menjadi sebuah kehormatan bagi saya menjadi bagian dari sejarah baru tersebut,” ucap Yasonna.

Yasonna tak salah, UU ini memang fenomenal. Sehari setelah disahkan atau Selasa (3/11/2020), laman JDIH Kemensetneg tidak bisa diakses. Publik tak bisa lagi mengunduh UU Cipta Kerja.

Saat Liputan6.com mencoba membuka jdih.setneg.go.id, pukul 11.00 WIB, laman tersebut hanya bertuliskan This site can’t be reached. Kendati telah di-refresh berkali-kali, situs tersebut tetap tak bisa dibuka.

Situs pencarian Google pun menyebut halaman jdih.setneg.go.id tidak berfungsi. Selain itu, laman itu disebut tidak mengirimkan data apa pun. Kondisi situs JDIH Setneg sulit diakses mulai dirasakan sejak Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Belum diketahui apa penyebab situs tersebut tidak bisa dibuka. Liputan6.compun telah mengkonfirmasi kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama, namun belum ada jawaban.

Yang jelas, kondisi ini menimbulkan kecurigaan baru bahwa pemerintah tengah merevisi kembali UU Cipta Kerja yang sudah disahkan Jokowi tersebut. Sebab, sejumlah kesalahan fatal ditemukan dalam penulisan pasal demi pasal dalam UU tersebut.

Laman: 1 2 3

Rekomendasi

Jokowi Lakukan 3 Hal Ini Agar Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032

Jadwal Pencairan Bantuan BLT Subsidi Gaji BPJS Gelombang 2 ke Karyawan, Cek Penerima di Sini